Pemkab Klungkung dan Dewan Godok 17 Propemperda

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan, Propemperda di antaranya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1982 tentang Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati.

Ranperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. Ranperda Pencabutan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bea Leges. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 

Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Ranperda Penyelenggaraan Kepariwisataan. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ranperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044. 

Ranperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Mahottama. Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petambak Garam, dan Petani. Ranperda Pemeliharaan dan Pemajuan Kebudayaan.

Ranperda Pedoman Pemberian Jalan dan Sarana Umum. Ranperda tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ranperda tentang Perlindungan Terhadap LP2B dan LSD, dan Ranperda tentang Maskot Kabupaten Klungkung. 

Usulan program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 yaitu 11 usulan Ranperda eksekutif dan 6 usulan Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Klungkung. “Secara keseluruhan Propemperda Kabupaten Klungkung Tahun 2025 sebanyak tujuh belas,” ujar Gung Anom. 7 wan